APBD-P 2019 Tunggu Pimpinan Defenitif DPRD

  • Whatsapp
IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia

Limapuluh Kota, NNews–Usai dilantik pada 6 Agustus lalu, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota belum bisa bekerja sebagaimana mestinya. Sesuai aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 DPRD dibawah pimpinan sementara hanya diizinkan membentuk fraksi dan penetapan pimpinan defenitif.

Sementara banyak tahapan pekerjaan yang ada membutuhkan kepemimpinan DPRD defenitif sebagai tampuk kewenangan dan pengambilan kebijakan. Pekerjaan awal DPRD membutuhkan Alat Kelengkapan DPRD (AKD).  

Bacaan Lainnya

Kemudian barulah bisa mengerjakan sederet tugas kepemerintahan yang mendesak segera dilaksanakan. Kondisi ini sempat menjadi kekhawatiran akan berimbasnya pada anggaran perubahan yang berpotensi telat lagi. Sebab sudah harus dibahas dan disahkan pada akhir September mendatang.

Pekerjaan rutin DPRD kedepan, mulai dari pembahasan Prognosis dan laporan semester APBD 2019, kemudian Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2019, setelah itu baru dilanjutkan pembahasan Rancangan APBD-P 2019 dan ditutup pembahasan Rancangan APBD 2020.

“Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 5 Agustus lalu, perubahan APBD 2019 belum bisa dibahas. Karena menunggu alat kelengkapan DPRD terbentuk. Namun kita yakin, sebelum 30 September nanti bisa diselesaikan, sebab kita masih punya waktu satu bulan,”ucap Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Irwandi, Rabu(21/8).

Wakil Ketua TAPD yang juga Kepala Badan Keuangan Kabupaten Limapuluh Kota ini, yakin APBD Perubahan akan terlaksana tahun ini. Sebab dokumen terkait Perubahan APBD 2019 yang akan dibahas sudah disampaikan ke DPRD.

“Dokumen pembahasan Perubahan APBD tersebut sudah disampaikan pada tanggal 5 Agustus lalu sesuai dengan penjadwalan perubahan. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2018 lalu, sebab pertanggung jawaban APBD 2017 baru bisa ditetapkan September 2018, padahal itulah yang menjadi dasar perencanaa,”terang Irwandi menjelaskan.

Selanjutnya, pejabat sekaligus guru tata kelola keuangan daerah ini menjelaskan, pertanggung jawaban APBD 2018 ini sudah ditetapkan akhir Juli lalu. Artinya, sudah berjalan lebih baik dan kecil kemungkinan untuk telat dalam pembahasan perubahan APBD 2019.

“Hanya saja kendala saat ini, kita menghadapi masa transisi anggota DPRD Limapuluh Kota. Sehingga kewenangan pimpinan DPRD yang bersifat sementara, tidak bisa berbuat lebih banyak dalam kinerja kepemerintahan,”ucap Irwandi lagi.

Mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Bab IV tentang Alat Kelengkapan DPRD pasal 34 pada huruf a sampai d menjelaskan tugas Pimpinan sementara DPRD,  hanya memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Tidak termasuk didalamnya membentuk Alat Kelengkapan DPRD seperti, Komisi Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK). Ini harus ditetapkan, termasuk dengan Keputusan  DPRD yang hanya dilakukan dengan Pimpinan DPRD defenitif.

“Tugas pimpinan sementara membentuk AKD, tapi harus lahir dulu Pimpinan Defenitif yang juga termasuk dalam AKD. Kemudian pimpinan defenitif baru menetapkan alat kelengkapan DPRD (AKD) lainnya,”ucap  Irwandi.(*)

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia