Ditolak Nasdem, DPR Tetap Keluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

  • Whatsapp

KBR|Jakarta, NNews Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasaan Seksual (RUU PKS) dari program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas DPR 2020. Keputusan itu diketok saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/7/2020).

Fraksi Partai Nasdem sempat mendesak agar RUU PKS tetap masuk Prolegnas Prioritas DPR 2020. Anggota Fraksi Partai Nasdem Lisda Hendrajoni menjelaskan mengapa RUU itu penting untuk dibahas.

Bacaan Lainnya

Salah satu alasannya adalah tingginya angka kekerasan seksual. Kata dia, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan pada 2019 saja mencapai 406.178 kasus.

Namun, permintaan Fraksi Nasdem itu ditolak pimpinan dan anggota dewan yang lain.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU PKS akan dimasukan dalam prolegnas prioritas DPR tahun berikutnya.

“Hasil rapat konsultasi Baleg dan pimpinan serta rapat konsultasi pengganti Bamus kita akan memasukkan RUU PKS di prioritas 2021 dan sudah diputuskan kemarin,” kata Dasco saat Rapat Paripurna DPR, Kamis sore (16/7/2020) di Gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, DPR RI menggelar rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPD RI.

Dalam rapat tersebut disepakati 16 RUU ditarik dari prolegnas prioritas, salah satunya RUU PKS.

Perubahan tersebut telah diketok dan disepakati dalam sidang paripurna. Saat ini total ada 37 RUU prioritas, yaitu:

  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  2. RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  4. RUU tentang Jabatan Hakim
  5. RUU perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
  6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
  8. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
  10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana
  11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
  12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  13. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (carry over)
  14. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
  16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
  17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
  19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
  20. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
  21. Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga
  22. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol
  23. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi
  24. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji)
  25. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
  26. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja
  27. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
  28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
  29. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi
  30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  31. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
  32. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
  33. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  34. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
  35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  37. RUU tentang Daerah Kepulauan

Oleh : Heru Haetami
Editor: Sindu Dharmawan
KBR Warita Desa | Nagarinews.com