180 Unit Kendaraan Dinas Bakal Dilelang

  • Whatsapp

Limapuluh Kota, kcekdata.com — Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota melalui Badan Keuangan (BKD) bakal melelang ratusan unit kendaraan dinas sepeda motor dan mobil.

Ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tersebut dikumpulkan di halaman kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten sejak beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Kondisi kendaraan yang terlihat lusuh, berkarat dan mulai berlumut itu, rencananya akan dilelang oleh Pemerintah Daerah. Sedikitnya 180 unit kendaraan berhasil dikumpulkan setelah dilakukan pendataan dan penataan aset daerah.

“Sebanyak 40 unit kendaraan roda empat diantaranya. Rencananya akan kita lelang, setelah semuannya terdata dan dikaji ulang berapa estimasi harga permasing-masing unit. Terjual dengan harga sesuai kondisi kendaraan sebenarnya sudah menguntungkan bagi daerah, ketimbang tak terurus.”ungkap Kepala Badan Keuangan (BKD) Kabupaten Limapuluh Kota, Irwandi saat ditemui kcekdata.com, Rabu(21/10).

Menurut Irwandi, kendaraan yang sudah lama tidak digunakan tersebut menjadi beban daerah. Sebab pajaknya tetap dibayarkan hingga saat ini. Sementara kendaraan sudah tak bisa digunakan lagi. Sehingga perlu dilelang agar mengurangi pengeluaran daerah demi efisiensi.

“Kendaraan operasional dinas tersebut terus dibayarkan pajaknya, meski sudah tak digunakan, bahkan sudah melapuk. Jika tak dibayarkan daerah, tentu terhitung menunggak pajak. Sehingga berdampak pada bagi hasil pajak daerah,”ucap Kepala Badan (Kaban) Keuangan Daerah, saat ditemui dikantor Bupati, Sarilamak, Kecamatan Harau.

Foto : 40 Unit Kendaraan Roda 4 yang bakal di lelang dihalaman BKD Limapuluh Kota.

Kendaraan dinas tersebut bahkan ada yang sudah berusia puluhan tahun. Bahkan ada yang sudah dioperasionalkan sejak tahun 1970 an. Artinya sudah sangat tua dan mulai keropos tak terlihat lagi bentuk asli kendaraannya.

“Tak sekedar pajak kendaraan, biaya perawatan bagi kendaraan yang diatas tahun 2000 an, juga dialokasikan. Sebenarnya tidak efisien juga, sebab tak mungkin lagi dirawat dengan kondisi biaya perawatan akan lebih tinggi,”ucap Irwandi.

Kendati setiap tahun dibayarkan pajaknya, namun masih ada kendaraan dinas Pemkab Limapuluh Kota yang menunggak pajak. Kendaraan yang fisiknya sudah benar-benar hancur dan sudah tak berwujud lagi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Provinsi Sumbar di Sarilamak, Haliman menyebutkan, syarat bagi hasil pajak daerah diberikan kepada pemerintah minimal pajak kendaraan dinas dilunasi hingga 90 persen.

Artinya masih ada kendaraan dinas yang tidak dibayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB).”Ya, mungkin alasannya kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi wujudnya. Sehingga bukan tidak mungkin kendaraan operasional dinas yanga akan dilelang itu dalam kondisi mati pajak,”ucap Kacab Samsat, Haliman saat dihubungi kcekdata.com via telepon genggamnya, Rabu sore.

Berdasarkan catatan UPTD PPD Sumbar di Sarilamak, tercatat sebanyak 1.952 unit kendaraan dinas jenis roda dua dan roda empat.”Angka itu berdasarkan data jumlah kendaraan Dinas Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2019 lalu,”pungkas Haliman.(m)

Pos terkait