Wako Riza, Tolak Pungli dan Gratifikasi

  • Whatsapp

ASN Wajib Berikan Berikan Playanan Optimal dan Berdih

Payakumbuh, kcekdata.com — Wali Kota Riza Falepi, berharap, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Payakumbuh dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam pelayanan yang optimal dan bersih.

Wali Kota tak ingin diantara ASN di jajaran pemko, tertangkap tangan oleh tim Saber Pungli, karena prilaku yang tidak baik, melakukan pungli atau gratifikasi dalam urusan pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

Karena itu, walikota mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah, untuk melakukan pengawasan terhadap semua stafnya, terutana di instansi-instansi pelayanan publik. Agar, tetap memberikan pelayanan prima kepada publik, tanpa pungutan, tegas walikota saat ditemui awak media ini, Sabtu (24/10) sore.

Menurut walikota, saat ini Tim Saber Pungli di bawah koordinator Inspektorat Payakumbuh, tengah gencar melakukan sosialisasi pencegahan pungli dan pengendalian gratifikasi di kecamatan.

Sosialisasi pertama, berlangsung di Kantor Camat Payakumbuh Barat, Kamis (22/10). Dalam acara itu, Asisten III Setdako Amriul Dt. Karayiang, mewakili Wali Kota Payakumbuh, saat membuka acara.

Dalam sosialisasi itu bertindak sebagai pemateri Afridol Irban III Inspektorat Kota Payakumbuh, AKP Mirwan Kasat Binmas Polres Payakumbuh, Mayor T. Barus Danramil 01 Payakumbuh, Bripka. Zulmi Fadhil Frengky Unit Tipikor Polres Payakumbuh, dan Rezkinil Jusar Kasi Pemeriksa Kejari Payakumbuh.

Lebih lanjut Amriul menerangkan upaya pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli) yang saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik.

“Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, dan merosotnya wibawa hukum,” ujarnya.

Dijelaskannya, sejak tahun 2004 pemberantasan pungli kembali digemakan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dimana salah satu instruksinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan, melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Beberapa waktu kemudian presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 sebagai payung hukum satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau ‘saber pungli’. dimana Presiden Joko Widodo menginstruksikan gerakan sapu bersih pungutan liar di seluruh daerah di Indonesia.

“Pungutan liar adalah musuh kita bersama, sehingga perlu penolakan secara tegas, efektif dan efesien. begitu juga gratifikasi yang merupakan akar dari korupsi harus kita tolak bila itu ada hubungannya dengan jabatan dan tugas kita sebagai ASN. Saya berharap dalam mengembangkan etos kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan, dengan memelihara kepercayaan masyarakat kepada seluruh aparatur sipil negara khususnya kecamatan dan kelurahan di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh marilah hendaknya kita junjung tinggi nilai-nilai dalam pelayanan yang optimal, bersih dan berwibawa,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan diwakili Irban III Afridol mengatakan keguatan sosialisasi seperti ini akan terus digelar untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur di lingkungan Kota Payakumbuh tentang pungutan liar dan gratifikasi yang merupakan akar dari korupsi, sehingga dapat memahami resiko hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melakukan pungli dalam pelayanan publik, serta dapat berkomitmen bersama agar tidak ada lagi pungutan liar dan gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan per undang-undangan di Kota Payakumbuh.

“Pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efesien dan efektif serta mampu menciptakan efek jera sehingga menjadikan Kota Payakumbuh sebagai good governance yang bebas dari pungutan liar. Kita harus membekali para aparatur dalam mengenali, mendeteksi dan mencegah terjadinya pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan kerjanya,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut Inspektur Andri Narwan diwakili Irban III Afridol menyerahkan banner dan stiker saber pungli dan gratifikasi secara simbolis kepada Camat Payakumbuh Barat L. Kefrinasdi disaksikan Wali Kota, Kejari, Dandim 0306 50 Kota, Dansubdenpom I/4-1 Pyk. (Humas)

Pos terkait