Bukti dan Permohonan Sengketa Pilkada Diterima Hakim MK

  • Whatsapp

Bawaslu Siapkan Keterangan Dugaan Pelanggaran

Limapuluh Kota, kcekdata.com– Kian menarik disimak, sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota yang sudah menjalani sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK). Berkas permohonan dari Pemohon sudah lengkap serta alat bukti sudah diterima dan disahkan Hakim MK.

Hal itu disampaikan, Kuasa Hukum pemohon, O, SH dari kantor pengacara O, SH dkk. kepada kcekdata.com via pesan WhatsApp nya, Rabu(27/1).”permohonan kita sudah lengkap dan diterima oleh hakim. Begitu juga sejumlah alat bukti kita sudah disahkan,”terang O, SH kepada kcekdata.com, Rabu malam.

Bacaan Lainnya

Pada perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Limapuluh Kota sebagai termohon. Sementara pemohon calon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Darman Sahladi dan Maskar M Dt Pobo. Kuasa hukum pemohon sangat yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya untuk dimenangkan dipersidangan.

Melalui permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Paslon bupati dan wakil bupati Limapuluh Kota nomor urut 2 atau paslon dengan sebutan Salam itu, menilai KPU harus membatalkan penetapan pemenang pemilihan. Sebab dinilai ada kecurangan dalam proses pemilihan dan dokumen calon nomor urut 3 yang dipertanyakan keabsahannya, sekaitan dengan ijazah calon bupati, Safaruddin Dt Bandaro Rajo.

Usai sidang pendahuluan di MK, sidang selanjutya ditunda hingga 1 Februari dengan agenda, mendengar jawaban Termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Pada sidang tersebut nantinya, juga akan disahkan alat bukti Termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota.

Sengketa dan persoalan yang bersentuhan erat dan sarat dengan politik, menjadi bagian menarik untuk disimak. Sebab diniai memiliki dinamika yang tinggi. Namun menurut O, SH jika semua bukti adalah faktanya, layak diperjuangkan demi hukum dan keadilan.

“Bagi saya tak ada masalah, karena kita hanya bicara hukum, dan pengacara tak akan mengarah pada hal-hal yang berbau politik, tugas kuasa hukum hanya membuktikan tiap dalil-dalil dalam permohonan dengan alat bukti, saksi maupun saksi ahli,” terang O, SH opimistis.

Dalam Petitumnya, Pemohon Kabupaten Limapuluh Kota memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonannya dan membatalkan keputusan KPU Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 515/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2020. tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota.

Sebelumnya, Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon mengatakan dihadapan sejumlah wartawan saat jumpa pers, Senin(25/10), pihaknya sudah siap menghadapi gugatan pemohon yang merupakan pasangan nomor urut 2 tersebut.

Menurut Masnijon, KPU sudah membentuk dua tim guna menghadapi persidangan di MK. “Dua tim terdiri dari Tim Fasilitasi PHP yang terdiri dari Internal KPU sendiri dan Tim Penyelesaian PHP dan Pengacara. Kedua tim yang dibentuk, akan bekerja untuk menyelesaikan sengketa Pilkada yang digugat.

Masnijon juga mengungkapkan bahwa KPU Limapuluh Kota mempercayakan, Sudi Prayitno, SH, LL.M And Associates, sebagai pengacara mewakili KPU di (MK).

Seperti diketahui, pada 17 Desember 2020, KPU Kabupaten Limapuluh Kota telah mengeluarkan Keputusan Nomor 515/HK.03.1-Kpt-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Limapuluh Kota tahun 2020.

Perolehan suara diungguli paslon Safarudin Dt. Bandaro Rajo-Rizki Kurniawan Nakasri (SAFARI) sebanyak 50. 986 suara dan disusul paslon Darman Sahladi-Maskar M Dt. Pobo (SALAM) 43.338, Muhammad Rahmad-Asyirwan Yunus (MR-AY) 42.797 dan paslon Perseorangan Ferizal Ridwan-Nurkhalis dengan perolehan suara 25. 198.

Terpisah Bawaslu Kaupaten Limapuluh Kota yang digawangi Ketua, Yoriza Asra, Ismet Aljannata dan Zumaira sepakat akan memberikan keterangan yang dibutuhkan MK, terkait perkara PHP Kabupaten Limapuluh Kota.

“Sidang pendahuluan hari Selasa(26/10 ini sudah kita ikuti, kemudian sidang lanjutan tanggal 1 Februari dan kita sudah menyiapkan keterangan hasil pengawasan terkait dengan materi gugatan,”ucap Komisioner Bawaslu, Ismet Aljannata, kemarin.

Ditambahkan Ismet Aljannata, Bawaslu telah lengkap dengan semua bukti dan keterangan terkait gugatan yang berkaitan dengan kerja pengawasan oleh Bawaslu yang dituangkan dalam Form A.”Kita belum bisa merinci jumlah dan jenis keterangan yang akan kita hadirkan di MK. Namun semua terkait kerja pengawasan sudah dituangkan dalam Form A,”terang Ismet.

Ketika ditanya soal laporan dugaan pelanggaran dalam bentuk laporan masyarakat atau dugaan politik uang, Ismet Aljannata dalam pesan WhatsApp membenarkan,”Iya,”jawab Ismet singkat.

Sementara dari sudut pandang mantan penyelenggara pemilihan, mantan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Marzul Veri melihat kondisi sengketa PHP memiliki plus minus. Sebab disatu sisi akan memberi pembelajaran politik dan memberikan kejelesan dan kepercayaan kepada kepala daerah terpilih dengan bebasnya dari isu dugaan-dugaan yang menggelinding liar ditengah-tengah masyarakat.

“Pengujian hasil pemilu ke MK justru semakin bagus untuk menguji kualitas pilkada dan keabsahan calon terpilih. Sebab dugaan pelanggaran pilkada yang beredar ditengah masyarakat hingga warung kopi bisa saja merusak kepercayaan publik terhadap calon terpilih. Sehingga hal ini yang harus diselesikan di ruang pengadilan melalui MK sehingga jelas dan terang benderang ada atau tidaknya pelanggaran,”ucap mantan Ketua KPU Sumbar ini, kemarin.

Menurut Marzul Veri, kepercayaan publik pada calon terpilih sangat membantu pelaksanaan tugas yang bersangkutan dimasa periode kepemimpinannya. Sehinga calon terpilih harus dibebaskan dari semua dugaan atau tuduhan melalui ujian di ruang pengadilan pemilu.

“Sebaliknya, calon terpilih juga harus dengan rela hati menghormati proses hukum, jika sekiranya di pengadilan terbukti kemenangannya diperoleh dengan cara-caa yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang. Apakah itu persyaratan untuk maju sebagai kandidat, ataupun dalam proses mendapatkan mandat pemilih yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan aturan,”pungkas Marzul Veri.

Menanggapi proses hukum yang tengah berjalan dan sekarang pada tahap sidang permohonan gugatan keputusan KPU Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Calon Bupati terpilih dengan perolehan suara tertinggi yang telah ditetapkan KPU, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo berharap semua masyarakat menghormati proses hukum.

“Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, kita juga berharap semua masyarakat menghormati jalan yang menjadi bagian demokrasi ini. Apapun keputusan hakim di MK nanti, harus kita jalankan dengan baik. Jika hasilnya gugatan dikabulkan, kita hormati. Jika ditolak MK gugatannya nanti, tentu kita juga harus bersama-sama membangun Limapuluh Kota lebih baik, mari semua berangkulan kembali,”ajak Safaruddin via telp genggamnya, Rabu malam.

Ketika ditanya lebih jauh, jika nanti gugatan tak dikabulkan MK, apakah dugaan yang dilaporkan akan kembali dipersoalkan sebagai dugaan pencemaran nama baik, Safaruddin memastikan tidak berfikir sampai kesitu,”Hehe, kita tidak berfikir sampai kesitu. Semua ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sudah semestinya dilakukan, sekaligus pembelajaran bersama bagi kita. Semoga kedepan kita bisa membawa Limapuluh Kota lebih baik,”pungkas Safaruddin Datuak Bandaro Rajo.(*)

Pos terkait