Pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU, Ini Alasan Dewan Kehormatan Jatuhkan Sanksi

  • Whatsapp

Jakarta, kcekdata.cam–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan terakhir dan pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Arief Budiman. Keputusan itu disampaikan Ketua DKPP Muhammad Alhamid dalam sidang pembacaan putusan perkara secara daring, Rabu (13/1/2020).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,” kata Muhammad dalam sidang daring, Rabu (13/01).

Bacaan Lainnya

DKPP menilai Teradu terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik. Alasannya di setiap kegiatan Teradu di ruang publik melekat jabatan Ketua KPU.

Ketua KPU Arief Budiman sebagai teradu dijatuhkan sanksi atas aduan telah mendampingi/menemani Anggota KPU RI nonaktif, Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Pada saat itu, Evi tengah mengajukan gugatan pemberhentian dirinya oleh Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Tak hanya itu, Pengadu mendalilkan bahwa Arief telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Surat tersebut merupakan legalitas atas pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner KPU.

Oleh : Heru Haetami
Editor: Rony Sitanggang

KBR-Warita Desa | kcekdata.com