Bawaslu Tambahkan Alat Bukti di Sidang PHP MK

  • Whatsapp
Foto : https://www.mkri.id

Berupa Alat Bukti Putusan Pengadilan Terkait Politik Uang

Limapuluh Kota, kcekdata.com– Dihadapan Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra, tambahkan dua alat bukti berupa putusan pengadilan, dalam keterangan sidang panel 1 perkara PHP Kabupaten Limapuluh Kota, Senin(1/2).

Pada agenda sidang mendengarkan jawaban termohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), keterangan Bawaslu dan pihak terkait dan sekaligus mengesahkan alat bukti, tersebut, Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota masukkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, terkait dengan pelanggaran politik uang sebagai tambahan alat bukti.

Bacaan Lainnya

“Terkait temuan Bawaslu nomor 008 dan seterusnya, dibahas Gakkumdu, berlanjut pada penuntutan jaksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungpati hingga putusan pengadilan menyatakan terdakwa dengan putusan pengadilan nomor 11/Pid.Sus/2021/pn tjp dan putusan nomor 12/Pid.Sus/2021 pn tjp menjadi tambahan dua alat bukti dalam keterangan Bawaslu,”ucap Yoriza Asra seperti live streaming chanel youtube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Pada dua putusan pengadilan itu menyatakan dua alat bukti baru yang menyatakan dua orang terdakwa, terbukti menerima dan memberi sesuatu dan mengarahkan untuk memilih salah satu calon tertentu. Sehingga terdakwa diputuskan bersalah seperti dimuat dalam keterangan Bawaslu.

Temuan tersebut menurut Bawaslu, memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu mengacu pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga diteruskan ke pengadilan hingga putusan akhir Januari 2021.

Kian menarik, ada tambahan alat bukti terkait politik uang yang mengapung di MK terkait PHP Kabupaten Limapuluh Kota. Selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi MK untuk memutus perkara dengan keputusan yang seadil-adilnya.

Sementara Termohon KPU Kabupaten Limapuluh Kota, melalui pengacara Sudi Prayitno sesuai direllis humas MKRI, dalam jawabannya mengungkapkan bahwa permohonan Darman Sahladi – Maskar M. DT Pobo selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota nomor urut 2 tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

Keterangan ini merupakan bantahan KPU atas Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021, yang dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin (2/1). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Dalam Eksepsi Termohon yang dibacakan oleh Sudi Prayitno, Termohon mendalilkan MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan yang dimohonkan oleh Pemohon. Hal ini karena permohonan Pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara.

Pemohon justru mendalilkan mengenai adanya dugaan administrasi pemilihan berupa ketidak cermatan verifikasi keabsahan ijazah calon; praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif; tindak pidana pemilihan berupa pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu sebagai persyaratan pencalonan yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk menanganinya.

Terkait kedudukan hukum, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Hal ini karena selisih perolehan suara terbanyak dan pemohon, yakni 7.648 suara dari total suara sah. Selisih suara tersebut berada di atas ambang batas perbedaan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, yakni sebanyak 2.434 suara.

Sudi menilai permohonan Pemohon tidak jelas karena tuntutan permohonan tidak pernah meminta MK untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dan tuntutan meminta MK untuk menetapkan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah Kab. Lima Puluh Kota, namun dalam tuntutan yang lain pemohon meminta MK agar memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kab. Limapuluh Kota tanpa menjelaskan kondisi obyektif yang menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang.

Sementara dalam pokok permohonan, bahwa selama pelaksanaan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Tahun 2020, mulai dari tahap persiapan hingga tahapan penyelenggaraan tidak ada satupun dugaan pelanggaran pemilihan baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan paslon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Sudi melanjutkan dalil permohonan pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya, secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga secara kuantitatif sangat signifikan memengaruhi hilangnya perolehan suara untuk pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

Karena Saksi Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang hadir menerima hasil perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara. Dan tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di 797 TPS di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Sudi.

Lebih lanjut Sudi mengatakan, dalil Pemohon terjadinya praktik politik uang yang dilakukan secara TSM pada hari tenang hingga pada saat pemungutan suara oleh pasangan calon nomor urut 3 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Hal itu karena tidak ada dugaan praktik politik uang yang dinyatakan memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 oleh Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota.

Sementara kuasa hukum Darman Sahladi-Maskar M Dt Pobo (SALAM)O, SH, sangat optimistis dengan permohonan dan sejumlah alat bukti yang dimiliki. Bahkan dari pokok perkara yang dimohonkan terkait politik uang dan dugaan ijazah palsu, memiliki dasar yang kuat untuk dipertimbangkan majelis hakim untuk dipertimbangkan.

“Bahkan yang menariknya, ada putusan hakim PN Tanjungpati terhadap pelanggaran politik uang menjadi tambahan alat bukti Bawaslu dalam keterangannya. Selain itu, soal dugaan ijazah palsu menjadi hal menarik bagi MK untuk dipertanyakan. Artinya bukti yang patut jadi dasar pertimbangan untuk keputusan yang seadil-adilnya,”ucap O, SH kepada kcekdata.com, Senin sore.(**)

Pos terkait